Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. World Bank memberikan definisi governance sebagai berikut “ the way state power is used in managing economic and social resource for development of society”. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan Governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation`s affair at all levels”.
Dalam hal ini World Bank lebih menenakankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat sedangkan UNDP lebih menekankan aspek ekonomi, politik dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/ strategy formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada system implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian Good governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manejemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administatif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Karakteristik Good Governance menurut UNDP, yaitu:

1)      Participation merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2)      Rule of law merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3)      Transparency dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh yang membutuhkan.

4)      Responsiveness meerupakan lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.

5)      Consensus orientation berada pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6)      Equity merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7)      Efficiency and effectiveness adalah pengelolaan sumber daya public harus dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8)      Accountability merupakan pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktifitas yang dilakukan.

9)      Strategic vision merupakan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakter tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas public dan value for money (economy, efficieny dan effectiveness).

Posted on 24 April 2013, in Makalah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: