Sejarah HAM di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu dari Deklarasi Universal PBB. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

a.      Pembukaan UUD 1945 alinea pertama

Negara Indonesia sejak mas berdirinya, tidak bias lepas dari HAM itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama UUD 1945 yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”… berdasarkan hal ini, maka bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas.

b.      Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi: kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan utnuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk daalm susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Imdonesia, Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilam, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua Pancasila, kemausiaan yang adil dan beradab, merupakan landasan idiil akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

c.       Batang tubuh UUD 1945

Rumusan hak tersebut mencakup hak dalm bidang politik, ekonomi, social, dan budaya yang tersebar dari pasl 27 sampai dengan pasl 34 UUD 1945.

Sampai pada akhir era Orde baru tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak berkembang dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga Negara. Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuan dalam pasl 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999.

d.      Ketetapan MPR

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 adalah tentang Hak Asasi Manusia. Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan ini adalah:

a.       Hak untuk hidup

b.      Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

c.       Hak keadilan

d.      Hak kemerdekaan

e.       Hak atas kebebasan informasi

f.       Hak keamanan

g.      Hak kesejahteraan

h.      Kewajiban

i.        Perlindungan dan pemajuan

e.       Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, sebagai berkut:

1.      Hak untuk hidup (pasal 4)

2.      Hak untuk berkeluarga (pasal 10)

3.      Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16).

4.      Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19).

5.      Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 – 27).

6.      Hak atas rasa aman (pasal 28 – 35).

7.      Hak atas kesejahteraan (pasal 36 – 42)

8.      Hak turut serta dalam pemerintahan (pasl 43 – 44)

9.      Hak wanita (pasl 45 – 51).

10.  Hak anak (pasal 52 – 66).

Posted on 6 Mei 2013, in Makalah. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: